Dewan Perwakilan Rakyat REPOSITORI DPR RI

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Sekretariat Jenderal DPR RI (2019) Info Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tanggal 11 Desember 2019. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Jakarta.

[thumbnail of 4. Info JR_Putusan MK No 56 Th 2019_tgl 11 Des 2019.pdf]
Preview
Text
4. Info JR_Putusan MK No 56 Th 2019_tgl 11 Des 2019.pdf

Download (508kB) | Preview

Abstract

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, pukul 11.02 WIB, Mahkamah Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 56/PUU-XVII/2019. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 56/PUU-XVII/2019, perwakilan DPR RI dihadiri oleh pejabat dan pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Item Type: Book
Subjects: HUKUM
Divisions: BADAN KEAHLIAN > PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
Depositing User: Indira Nadya Paramitha
Date Deposited: 08 Jul 2021 16:25
Last Modified: 12 Jul 2021 05:48
URI: http://repositori.dpr.go.id/id/eprint/302

Actions (login required)

View Item View Item