Dewan Perwakilan Rakyat REPOSITORI DPR RI

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI (2018) Prodigy: Jurnal Perundang-Undangan Volume 6 Nomor 2, Desember 2018. Prodigy: Jurnal Perundang-Undangan, 6 (2). Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Jakarta.

[thumbnail of JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN VOLUME 6 NO 2 2018.pdf]
Preview
Text
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN VOLUME 6 NO 2 2018.pdf

Download (61MB) | Preview

Abstract

Keseluruhan tulisan yang disajikan dalam jurnal ini meliputi 11 (sebelas) tulisan yang substansinya mencakup permasalahan hukum dan perundang-undangan di bidang, politik, hukum, kesejahteraan sosial, ekonomi, serta industri dan pembangunan. Tema yang disajikan antara lain sebagai berikut: Kesatu, Analisis Hukum Perubahan Kewenangan di Bidang Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Kedua, Kajian Yuridis Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Ketiga, Sistem Perizinan Berusaha dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik terhadap Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Keempat, Kedudukan Kreditor Piutang Pajak, Kreditor Separatis, dan Piutang Upah Kerja dalam Kepailitan; Kelima, Analisis Hukum Penerapan Leniency Program di Amerika Serikat dan Jepang sebagai Strategi Pemberantasan Praktik Kartel dalam Perubahan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia; Keenam, Analisis Yuridis Penguatan Regulasi Jaminan Transaksi Lindung Nilai (Hedging) Tehadap Utang Luar Negeri Badan Usaha; Ketujuh, Pengaturan Penyadapan Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia; Kedelapan, Politik Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Kesembilan, Kewajiban Sertifikasi Halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Potensi Pelanggaran Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement dalam World Trade Organization (WTO); Kesepuluh, Kajian Yuridis Diskursus Pengaturan Sepeda Motor sebagai Kendaraan Bermotor Umum; Kesebelas, Analisis Yuridis Penggunaan Lambang Palang Merah Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan.

Item Type: Book
Subjects: DPR RI
HUKUM
DPR RI > Undang-Undang dan Peraturan
Divisions: BADAN KEAHLIAN > PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
Depositing User: Ridwan Faridan
Date Deposited: 04 Apr 2022 06:35
Last Modified: 04 Apr 2022 06:35
URI: http://repositori.dpr.go.id/id/eprint/365

Actions (login required)

View Item View Item