Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI (2019) Prodigy: Jurnal Perundang-Undangan Volume 7 Nomor 2, Desember 2019. Prodigy Jurnal Perundang-Undangan, 7 (2). Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, pp. 1-225.
Preview |
Text
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN VOLUME 7 NO 2 2019.pdf Download (59MB) | Preview |
Abstract
Keseluruhan tulisan yang disajikan dalam jurnal ini meliputi 12 (dua belas) tulisan yang substansinya mencakup permasalahan hukum dan perundang-undangan di bidang, politik, hukum, kesejahteraan sosial, ekonomi, serta industri dan pembangunan. Tema yang disajikan antara lain sebagai berikut: Kesatu, Analisis Yuridis Pengaturan Pendidikan Profesi Gurudalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Kedua, Analisis Yuridis Pelindungan Jaminan Hak Penyandang Disabilitas dalam Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Ketiga, Urgensi Pengaturan Peran Serta Relawan Bencana dalam RUU tentang Penanggulangan Bencana; Keempat, Analisis Yuridis Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman; Kelima, Pelindungan Hukum atas Data Pribadi di Indonesia (Studi terhadap Pelaksanaan Pelayanan Jasa Telekomunikasi PT. Telekomunikasi Selular); Keenam, Kedudukan dan Fungsi Dewan Pers dalam Tatanan Negara Hukum dan Negara Demokrasi; Ketujuh, Larangan Penistaan Agama dalam Perspektif Pancasila dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia; Kedelapan, Recall: Manifestasi Kedaulatan Partai Politik atau Kedaulatan Rakyat?; Kesembilan, Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dalam Wacana Menetapkan Kembali Pokok-Pokok Haluan Negara; Kesepuluh, Konstruksi Hukum dan Dampak Larangan Pindah Partai Politik terhadap Independensi Anggota DPR RI; Kesebelas, Implikasi Pengaturan Warga Negara sebagai Komponen Cadangan dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dengan Wajib Militer; Keduabelas, Analisa Hukum Penerapan Ketetapan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara 1/SKLN-XVII/2019.
| Item Type: | Book |
|---|---|
| Subjects: | DPR RI HUKUM DPR RI > Undang-Undang dan Peraturan |
| Divisions: | BADAN KEAHLIAN > PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG |
| Depositing User: | Ridwan Faridan |
| Date Deposited: | 05 Apr 2022 10:55 |
| Last Modified: | 05 Apr 2022 10:55 |
| URI: | http://repositori.dpr.go.id/id/eprint/382 |
Actions (login required)
 |
View Item |