Dewan Perwakilan Rakyat REPOSITORI DPR RI

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI (2020) Prodigy: Jurnal Perundang-Undangan Volume 8 Nomor 1, Juli 2020. Prodigy Jurnal Perundang-Undangan, 8 (1). Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, pp. 1-228.

[thumbnail of JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN VOLUME 8 NO 1 2020.pdf]
Preview
Text
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN VOLUME 8 NO 1 2020.pdf

Download (62MB) | Preview

Abstract

Keseluruhan tulisan yang disajikan dalam jurnal ini meliputi 12 (dua belas) tulisan yang substansinya mencakup permasalahan hukum dan perundang-undangan di bidang, politik, hukum, kesejahteraan sosial, ekonomi, serta industri dan pembangunan. Tema yang disajikan antara lain sebagai berikut: Kesatu, Pelaksanaan Ibadah Haji Warga Negara Indonesia dengan Visa Haji Mujamalah dalam Perspektif Pelindungan Konsumen; Kedua, Analisis Mengenai Kelemahan Pengaturan tentang Desa Adat dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; Ketiga, Analisis Yuridis tentang Upah Minimum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Ditinjau dari Perspektif Konstitusi; Keempat, Analisis Yuridis terhadap Pendapat Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 Mengenai Pengenaan Pajak Alat Berat dan Alat-Alat Besar dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Kelima, Pengaturan Hakim Ad Hoc sebagai Pejabat Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014; Keenam, Penerapan Sanksi Administratif dalam Penegakan Hukum Pemanfaatan Ruang; Ketujuh, Pemenuhan Unsur Kerugian Keuangan Negara atas Penyalahgunaan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN/BUMS terhadap Tindak Pidana Korupsi; Kedelapan, Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industria; Kesembilan, Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian; Kesepuluh, Implementasi Keadilan dalam Penetapan Putusan Sidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara in Absentia; Kesebelas, Pembatasan Kepemilikan Modal Asing di Bidang Komunikasi dan Informatika terhadap Kepentingan Nasional; Keduabelas, Pilihan Kebijakan Hukum terhadap Warga Negara Indonesia Bekas Pejuang Asing Islamic State of Iraq And Syria (ISIS).

Item Type: Book
Subjects: DPR RI
HUKUM
DPR RI > Undang-Undang dan Peraturan
Divisions: BADAN KEAHLIAN > PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
Depositing User: Ridwan Faridan
Date Deposited: 06 Apr 2022 03:36
Last Modified: 06 Apr 2022 03:36
URI: http://repositori.dpr.go.id/id/eprint/384

Actions (login required)

View Item View Item