Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI (2021) Prodigy: Jurnal Perundang-Undangan Volume 9 Nomor 1, Juli 2021. Prodigy Jurnal Perundang-Undangan, 9 (1). Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, pp. 1-252.
Preview |
Text
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN VOLUME9 NO 1 2021.pdf Download (50MB) | Preview |
Abstract
Keseluruhan tulisan yang disajikan dalam jurnal ini meliputi 11 (sebelas) tulisan yang substansinya mencakup permasalahan hukum dan perundang-undangan di bidang, politik, hukum, kesejahteraan sosial, ekonomi, serta industri dan pembangunan. Tema yang disajikan antara lain sebagai berikut: Kesatu, Analisis Yuridis Pengaturan Upaya Hukum terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Ditinjau dari Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Kedua, Tinjauan Yuridis Dasar Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Bermakna Konstitusional Bersyarat Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Ketiga, Dukungan optimalisasi layanan penyaluran delegasi masyarakat oleh Sekretariat Jenderal DPR RI dalam Pelaksanaan Tugas DPR RI berdasarkan Pasal 72 Huruf G Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah; Keempat, Analisis Yuridis Perubahan Penggolongan Narkotika untuk Ganja dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Kelima, Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Menangani Terorisme Siber di Indonesia; Keenam, Peran Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat menurut Peraturan Perundang-undangan; Ketujuh, Fungsi Pengawasan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu; Kedelapan, Penguatan Kewenangan dan Kelembagaan Lembaga-lembaga Pemerintahan yang Penting Diluar Konstitusi dalam Tataran Perundang-undangan; Kesembilan, Tinjauan Kritis terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Kesepuluh, Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Etik Aparatur Sipil Negara oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum; Kesebelas, Analisis Tanggung Jawab Hukum Pengangkut pada Kecelakaan Pesawat Terbang dari Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
| Item Type: | Book |
|---|---|
| Subjects: | DPR RI HUKUM DPR RI > Undang-Undang dan Peraturan |
| Divisions: | BADAN KEAHLIAN > PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG |
| Depositing User: | Ridwan Faridan |
| Date Deposited: | 06 Apr 2022 03:40 |
| Last Modified: | 06 Apr 2022 03:40 |
| URI: | http://repositori.dpr.go.id/id/eprint/385 |
Actions (login required)
 |
View Item |