Dewan Perwakilan Rakyat REPOSITORI DPR RI

Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | D | M | N | P | S | T
Number of items at this level: 51.

B

Badan Legislasi DPR RI, Badan Legislasi DPR RI (2009) Mekanismen penyusunan rancangan undang-undang di Badan Legislasi DPR RI (Periode 2009-2014). Badan Legislasi DPR RI, Jakarta.

Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI (2020) Kumpulan Naskah Kebijakan untuk Pembentukan Produk Hukum Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2020. Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta.

D

Desmond J., Mahesa and Afdhal, Mahatta and Eko, Primananda and Monang, Sirait and Victor, Fernaubun and Waren, Waren and Tri Budi, Utami (2019) Selayang Pandang Komisi III DPR RI: evaluasi penegakan hukum di Indonesia 2014-2019. Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Jakarta. ISBN 9786239159825

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2005) Gugatan Perdata Terhadap DPR RI Yang Telah Diputuskan Pengadilan Negeri. Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2011) Memorie van Toelichting: Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Buku 3). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta. ISBN 978-602-9285-000, 978-602-9285-03-1

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2008) Panduan Penerapan Metode Analisis Dampak Regulasi (Regulatory Impact Assessment-RIA) Di Lingkungan DPR-RI. Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta. ISBN 978-979-15696-51

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia and Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, (PPATK) (2011) Memorie van Toelichting: Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Buku 1). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta. ISBN 978-602-9285-00-0, 978-602-9285-01-7

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia and Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, (PPATK) (2011) Memorie van Toelichting: Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Buku 2). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta.

Dian, Cahyaningrum and Harris Yonatan Parmahan, Sibuea and Luthvi Febryka, Nola and Monika, Suhayati and Denico, Doly and Puteri, Hikmawati and Novianti, Novianti (2012) Penegakan hukum di Indonesia. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, Jakarta. ISBN 9789799052735

M

Marfuatul, Latifah and Prianter Jaya, Hairi and Novianti, Novianti and Dian, Cahyaningrum and Puteri, Hikmawati (2016) Penegakan Hukum: Tindak Pidana Di Bidang Perikanan. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta. ISBN 978-602-60366-1-2

Monika, Suhayati and Dian, Cahyaningrum and Haris Yonatan Parmahan, Sibuea and Luthvi Febryka, Nola and Denico, Doly and Puteri, Hikmawati and Novianti, Novianti (2012) Penegakan Hukum Di Indonesia. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI dan Azza Grafika, Jakarta. ISBN 9789799052735

N

Novianto M., Hantoro and Sulasi, Rongiyati and Denico, Doly and Lidya Suryani, Widayati and Luthvi Febryka, Nola (2013) Fungsi hukum dalam penyelesaian sengketa. P3DI Setjen DPR RI, Jakarta. ISBN 9786028722377

P

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (2018) Info Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tanggal 22 November 2018. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Jakarta.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Info Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tanggal 30 September 2019. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Jakarta.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (2021) Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta. ISBN 978-623-6993-13-2

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Sekretariat Jenderal DPR RI (2020) Info Judicial Review (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang yang Dikabulkan dan/atau Dikabulkan Sebagian Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tanggal 6 Januari 2020. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Jakarta.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Sekretariat Jenderal DPR RI (2019) Info Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tanggal 11 Desember 2019. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Jakarta.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Sekretariat Jenderal DPR RI (2017) Info Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Tanggal 20 September 2018. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Jakarta.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Sekretariat Jenderal DPR RI (2020) Analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Jakarta. ISBN 978-623-94330-1-7

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Sekretariat Jenderal DPR RI (2020) Data dan informasi hasil pemantauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Jakarta.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Sekretariat Jenderal DPR RI (2020) Data dan informasi hasil pemantauan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Jakarta.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Sekretariat Jenderal DPR RI (2020) Data dan informasi hasil pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Jakarta.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Sekretariat Jenderal DPR RI (2018) Info Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XVI/2018 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Tanggal 23 Juli 2018. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Jakarta.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Sekretariat Jenderal DPR RI (2020) Info Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tanggal 28 September 2020. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Jakarta.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Sekretariat Jenderal DPR RI (2019) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tanggal 28 Juni 2018. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Jakarta.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Sekretariat Jenderal DPR RI (2018) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017 dan 66/PUU-XV/2017 Perihal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tanggal 11 Januari 2018. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Jakarta.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Sekretariat Jenderal DPR RI (2018) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Tanggal 23 Mei 2018. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Jakarta.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Sekretariat Jenderal DPR RI (2019) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tanggal 25 April 2019. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Jakarta.

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI (2018) Prodigy: Jurnal Perundang-Undangan Volume 6 Nomor 2, Desember 2018. Prodigy: Jurnal Perundang-Undangan, 6 (2). Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Jakarta.

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI (2019) Prodigy: Jurnal Perundang-Undangan Volume 7 Nomor 1, Juli 2019. Prodigy Jurnal Perundang-Undangan, 7 (1). Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Jakarta.

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI (2019) Prodigy: Jurnal Perundang-Undangan Volume 7 Nomor 2, Desember 2019. Prodigy Jurnal Perundang-Undangan, 7 (2). Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, pp. 1-225.

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI (2020) Prodigy: Jurnal Perundang-Undangan Volume 8 Nomor 1, Juli 2020. Prodigy Jurnal Perundang-Undangan, 8 (1). Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, pp. 1-228.

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI (2021) Prodigy: Jurnal Perundang-Undangan Volume 9 Nomor 1, Juli 2021. Prodigy Jurnal Perundang-Undangan, 9 (1). Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, pp. 1-252.

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI (2016) Prodigy: Jurnal Perundang-undangan Volume 4, Nomor 1, Juni 2016. Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, pp. 1-127.

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI (2016) Prodigy: Jurnal Perundang-undangan Volume 4, Nomor 2, Desember 2016. Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, pp. 1-158.

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI (2017) Prodigy: Jurnal Perundang-undangan Volume 5, Nomor 1, Juli 2017. Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, pp. 1-132.

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI (2017) Prodigy: Jurnal Perundang-undangan Volume 5, Nomor 2, Desember 2017. Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, pp. 1-225.

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI (2018) Prodigy: Jurnal Perundang-undangan Volume 6, Nomor 1, Juli 2018. Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, pp. 1-242.

S

Sekretariat Jenderal DPR RI, Sekretariat Jenderal DPR RI (2001) Informasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik. Pusat Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, Bagian Hukum Biro Humas dan Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta.

Sekretariat Jenderal DPR RI, Sekretariat Jenderal DPR RI (2007) Manual pedoman perancangan undang-undanng. Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta. ISBN 978-979-15696-2-0

Sekretariat Jenderal DPR RI, Sekretariat Jenderal DPR RI (2008) Modul Perancangan Undang-Undang. Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta.

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2013) Prodigy: Jurnal Perundang-Undangan Volume 1 Nomor 1, 2013. Prodigy Jurnal Perundang-Undangan, 1 (1). Deputi Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, pp. 1-183.

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2014) Prodigy: Jurnal Perundang-Undangan Volume 2 Nomor 1, Juni 2014. Prodigy Jurnal Perundang-Undangan, 2 (1). Deputi Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, pp. 1-169.

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2014) Prodigy: Jurnal Perundang-Undangan Volume 2 Nomor 2, Desember 2014. Prodigy Jurnal Perundang-Undangan, 2 (2). Deputi Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, pp. 1-152.

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2015) Prodigy: Jurnal Perundang-undangan Volume 3, Nomor 1, Juni 2015. Deputi Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, pp. 1-229.

T

Tim Peneliti Hukum, Tim Peneliti Hukum (2010) Sinkronisasi dan harmonisasi hukum penyelenggaraan otonomi daerah: Studi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, Jakarta.

Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (2021) Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta. ISBN 978-623-6993-12-5

Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (2020) Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas Jasa Keuangan. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta. ISBN 978-623-92366-5-6

Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (2021) Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta. ISBN 978-623-6993-03-3

Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jende, Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jende (2020) Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Jakarta. ISBN 978-623-92366-4-9

Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jende, Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jende (2020) Kajian dan Evaluasi: Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Jakarta.

This list was generated on Thu Jun 30 00:22:09 2022 WIB.