Pasca berakhirnya era Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015, dunia memasuki babak baru pembangunan berkelanjutan melalui Sustainable Development Goals (SDGs) yang berlaku hingga 2030. BKSAP DPR RI memandang pentingnya peran parlemen dalam pengawasan, legislasi, dan penganggaran untuk memastikan target-target global tersebut diinternalisasi ke dalam konteks pembangunan nasional Indonesia. Dokumen ini lahir dari hasil kerja Panitia Kerja (Panja) SDGs yang dibentuk untuk merumuskan langkah strategis parlemen dalam mendukung keberhasilan agenda 2030.
Tujuan utama dari penyusunan buku ini adalah memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan DPR RI mengenai pengarusutamaan 17 sasaran SDGs dalam kebijakan nasional. Selain itu, dokumen ini bertujuan untuk memetakan tantangan implementasi pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal serta memperkuat diplomasi parlemen Indonesia di forum internasional terkait isu SDGs. Metode / Pendekatan Penyusunan rekomendasi ini dilakukan melalui pendekatan dialogis dan analitis oleh Panitia Kerja SDGs BKSAP melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan kementerian terkait (seperti Bappenas dan Kementerian Luar Negeri), organisasi masyarakat sipil, serta pakar pembangunan. Panja juga melakukan tinjauan terhadap hasil-hasil kesepakatan internasional untuk disesuaikan dengan kebutuhan domestik.
Hasil dan Rekomendasi Utama:
Integrasi Kebijakan: Rekomendasi agar pemerintah segera menyusun peta jalan (roadmap) SDGs yang terintegrasi dengan RPJMN.
Pendanaan Kreatif: Mendorong optimalisasi sumber pendanaan di luar APBN, termasuk melalui kemitraan sektor swasta (CSR) dan filantropi.
Peran Daerah: Menekankan pentingnya desentralisasi target SDGs agar dapat diimplementasikan hingga ke level pemerintah daerah dan desa.