Laporan aktualisasi ini membahas optimalisasi penyusunan konsep Keterangan DPR dalam sidang perkara pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Isu utama yang diangkat adalah belum optimalnya penyusunan konsep keterangan DPR karena belum tersedia alat bantu berupa kompilasi pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi pada perkara uji formil undang-undang sebelumnya. Kondisi tersebut menyebabkan Analis Pemantauan harus menelusuri banyak putusan secara manual, sementara waktu penyusunan konsep keterangan DPR terbatas. Aktualisasi dilakukan melalui inventarisasi putusan uji formil dari website Mahkamah Konstitusi, analisis pertimbangan hukum, penyusunan draft kompilasi, finalisasi bersama mentor dan Koordinator Bidang Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang, serta distribusi hasil kompilasi kepada unit kerja. Program ini bertujuan mempercepat penyusunan konsep keterangan DPR, meningkatkan kualitas dukungan keahlian kepada DPR RI, serta memperkuat efektivitas Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dalam penanganan perkara pengujian undang-undang.