Dokumen ini merupakan Laporan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III Angkatan XVI Tahun 2025 yang membahas penyusunan Panduan Live Streaming Media Sosial DPR RI di Subbagian Media Sosial, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Permasalahan yang diangkat adalah belum adanya panduan resmi alur kerja live streaming media sosial DPR RI, sehingga proses kerja masih banyak disampaikan secara verbal atau melalui WhatsApp, belum terdokumentasi secara baku, serta berpotensi menimbulkan ketidakseragaman standar siaran dari aspek teknis, audio, visual, judul, deskripsi, thumbnail, hingga tata letak logo. Kondisi tersebut juga menghambat regenerasi SDM karena pegawai baru belum memiliki acuan belajar mandiri dalam mengelola live streaming. Penyusun merancang solusi berupa pembuatan panduan alur kerja live streaming dalam bentuk e-book/PDF yang memuat tahapan penggunaan aplikasi vMix, pengaturan layout, penempatan logo DPR RI, pengambilan dan input stream key, pengelolaan siaran di YouTube, Facebook, dan Instagram, panduan penulisan judul dan deskripsi, serta mitigasi kendala teknis seperti gangguan audio dan tampilan siaran. Pelaksanaan aktualisasi meliputi diskusi dengan mentor, redaktur, Kasubbag Media Sosial, dan tim live streaming, pengumpulan bahan teknis, penyusunan draf panduan, pemilihan desain layout, konsultasi dan revisi, pembuatan panduan final berbasis QR Code, sosialisasi secara daring, serta evaluasi melalui pre-test, post-test, dan testimoni. Hasil aktualisasi menunjukkan bahwa panduan ini meningkatkan pemahaman tim terhadap tahapan dasar live streaming, penggunaan vMix, fungsi key stream, serta keseragaman tampilan siaran. Setelah adanya panduan, hampir seluruh responden menyatakan memahami tahapan dasar pelaksanaan live streaming, penggunaan vMix, dan fungsi key stream, serta 81% responden merasa panduan sangat membantu meningkatkan efektivitas dan kualitas siaran langsung media sosial DPR RI. Aktualisasi ini mendukung peningkatan profesionalisme, akuntabilitas, literasi digital, regenerasi SDM, serta kualitas layanan informasi publik DPR RI yang lebih modern, terstruktur, dan konsisten.