Dokumen ini merupakan Laporan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Angkatan XV Tahun 2025 yang membahas ID-PRO: Sistem Digitalisasi ID Pass untuk Protokol Tertib dan Responsif di Bandara. Permasalahan yang diangkat adalah belum optimalnya pengurusan ID Pass Bandara dalam mendukung kelancaran tugas Protokol DPR RI di Bandara Soekarno-Hatta. Sebelum aktualisasi, proses pengajuan ID Pass masih dilakukan secara manual melalui pengiriman berkas lewat WhatsApp kepada petugas administrasi, sehingga menimbulkan kendala berupa ketidakteraturan format dokumen, keterlambatan pengumpulan berkas, risiko ketidakamanan data pribadi, kesulitan pelacakan dokumen, serta belum tersedianya database digital yang terintegrasi. Penyusun merancang solusi berupa digitalisasi pengurusan ID Pass melalui Google Form yang terintegrasi dengan Google Spreadsheet dan Google Drive sebagai cloud storage. Sistem ini memungkinkan pegawai protokol mengisi data, mengunggah dokumen persyaratan, memantau kelengkapan berkas secara lebih terstruktur, serta membantu petugas administrasi dalam validasi data, pengarsipan, monitoring, dan penyusunan laporan pengajuan. Pelaksanaan aktualisasi meliputi konsultasi dengan mentor, inventarisasi tata kelola pengurusan ID Pass, pendataan dokumen yang sudah ada dan sedang diproses, pencatatan kendala administratif, penyusunan Google Form pengajuan ID Pass, desain database digital berbasis cloud, pembuatan survei mini dan feedback dari petugas protokol bandara, sosialisasi sederhana melalui grup WhatsApp Protokol Bandara, serta evaluasi penggunaan Google Form dan integrasi cloud storage. Hasil aktualisasi menunjukkan bahwa sistem digital membantu proses administrasi ID Pass menjadi lebih tertib, transparan, mudah dipantau, dan terdokumentasi secara real-time. Waktu pengurusan ID Pass baru yang sebelumnya sekitar 41–50 hari dapat dipangkas menjadi sekitar 21 hari hingga 1 bulan, atau meningkat efisiensinya sekitar 58%. Survei terhadap 14 responden menunjukkan penilaian sangat baik terhadap kemudahan penggunaan, aksesibilitas, efisiensi waktu, kepuasan pengguna, serta kelayakan sistem untuk diteruskan dan dikembangkan. Aktualisasi ini mendukung pelayanan keprotokolan yang lebih profesional, responsif, tertib administrasi, berbasis digital, serta sejalan dengan nilai BerAKHLAK dan Smart ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.