Dokumen ini merupakan Laporan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS Angkatan XVI Tahun 2025 yang membahas optimalisasi pengelolaan permintaan layanan langganan Perpustakaan DPR RI melalui sistem layanan terpadu. Permasalahan yang diangkat adalah pengelolaan permintaan layanan langganan yang belum terintegrasi dan belum tersusun secara sistematis dalam satu sistem layanan, sehingga pemustaka masih mengajukan permintaan secara acak kepada pustakawan tertentu melalui komunikasi informal seperti WhatsApp. Kondisi tersebut menyebabkan pencatatan layanan tidak konsisten, permintaan sulit dipantau, data penggunaan layanan tidak terdokumentasi secara digital, serta berpotensi mengganggu kerapihan administrasi, evaluasi layanan, dan perencanaan anggaran. Penyusun merancang solusi berupa pembuatan format surat khusus permintaan layanan langganan dan formulir daring Google Forms sebagai wadah terpadu untuk memfasilitasi pemustaka dan pustakawan dalam proses administrasi layanan langganan. Sistem ini juga dilengkapi alur notifikasi WhatsApp agar pustakawan dapat langsung menerima pemberitahuan ketika terdapat permintaan masuk. Pelaksanaan aktualisasi dilakukan melalui tahapan POAC, yaitu perencanaan melalui konsultasi dengan mentor dan pustakawan senior, pengorganisasian melalui finalisasi format surat, pembuatan tautan formulir daring, dan penyusunan alur notifikasi, pelaksanaan melalui uji coba kepada mentor, pustakawan, dan pemustaka serta sosialisasi melalui media sosial Perpustakaan DPR RI, dan pengendalian melalui evaluasi efektivitas sistem. Hasil aktualisasi menunjukkan bahwa sistem layanan langganan terpadu mampu menyederhanakan prosedur permintaan akses layanan yang sebelumnya manual menjadi lebih terstruktur, terdokumentasi, mudah diakses, dan transparan. Evaluasi terhadap sembilan pemustaka dan enam pustakawan memperoleh respons sangat positif dengan rata-rata skor 4,7–5 dari 5. Sistem ini dinilai mempercepat proses administrasi, meningkatkan koordinasi, mengurangi penggunaan kertas, mendukung layanan paperless, serta memperkuat citra Perpustakaan DPR RI sebagai pusat informasi legislatif yang modern, adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima.