Dokumen ini merupakan Laporan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Angkatan XV Tahun 2025 yang membahas pemanfaatan video panduan klasifikasi arsip di Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai media informasi pengelolaan arsip. Permasalahan yang diangkat adalah penggunaan klasifikasi arsip yang belum sesuai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, yang berdampak pada kesulitan penemuan kembali arsip, informasi yang terpecah tidak sesuai kelompoknya, proses penyusutan arsip yang tidak efektif, inkonsistensi pengelolaan arsip, serta potensi kesalahan dalam penempatan klasifikasi keamanan arsip. Penyusun merancang solusi berupa video infografis panduan klasifikasi arsip, khususnya klasifikasi arsip fungsi substantif, sebagai media edukasi yang lebih menarik, mudah dipahami, fleksibel diakses, dan dapat digunakan secara berulang oleh ASN, pengelola arsip, serta unit pengolah. Pelaksanaan aktualisasi meliputi observasi dan wawancara terkait permasalahan klasifikasi arsip, pengkajian regulasi kearsipan berdasarkan SK Sekjen Nomor 1917/Sekjen/2020, diskusi dengan mentor dan coach, penyusunan naskah atau script video, pembuatan alur visual atau storyboard, produksi video menggunakan Canva, perekaman narasi, uji coba dan penyempurnaan video berdasarkan masukan mentor, coach, dan staf Bagian Arsip, publikasi video melalui Instagram resmi @arsip.dprri, serta evaluasi pemanfaatan video melalui survei Google Form. Hasil aktualisasi menunjukkan bahwa video infografis efektif sebagai media informasi pengelolaan arsip. Video yang diunggah pada kanal Instagram Arsip DPR RI memperoleh 1.099 tayangan, 108 likes, 24 komentar, dan respons positif dari audiens. Evaluasi terhadap 29 responden menunjukkan mayoritas menilai isi materi sangat jelas, video sangat membantu pemahaman klasifikasi arsip fungsi substantif, tampilan visual menarik dan informatif, durasi sudah sesuai, serta video sangat bermanfaat dan layak direkomendasikan kepada rekan kerja. Aktualisasi ini mendukung peningkatan pemahaman ASN terhadap klasifikasi arsip, mendorong keseragaman praktik kearsipan, memperkuat budaya kerja digital, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan arsip, serta mendukung tata kelola Sekretariat Jenderal DPR RI yang profesional, modern, responsif, dan berbasis teknologi informasi.