Dokumen ini merupakan Laporan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan XVI Tahun 2025 yang membahas optimalisasi penentuan peran dan fungsi protokol antara aspek administratif dan operasional lapangan melalui penyusunan sistem role assignment yang terstruktur di Bandara Soekarno-Hatta. Permasalahan yang diangkat adalah belum tegasnya pembagian peran antara petugas yang menangani administrasi hotline reservasi dan petugas yang menjalankan operasional lapangan, sehingga terjadi tumpang tindih pekerjaan, gangguan fokus tugas, keterlambatan respons, risiko miskomunikasi, beban kerja yang tidak seimbang, serta potensi penurunan kualitas layanan keprotokolan. Penyusun merancang solusi berupa sistem role assignment protokoler yang membagi secara jelas peran admin hotline reservasi, petugas operasional lapangan, dan cadangan admin pada setiap shift. Pelaksanaan aktualisasi meliputi identifikasi struktur tim protokoler bandara, pemetaan jumlah anggota dan beban kerja, validasi serta penetapan baseline struktur, penentuan admin hotline reservasi per shift, penyusunan jadwal role assignment, publikasi jadwal melalui grup WhatsApp internal, implementasi sistem, serta evaluasi melalui kuesioner Google Form dan perbandingan matriks beban kerja sebelum-sesudah penerapan. Hasil aktualisasi menunjukkan bahwa sistem role assignment membantu memperjelas tanggung jawab setiap petugas, meningkatkan efisiensi koordinasi, mengurangi tumpang tindih tugas, serta mempercepat respons layanan reservasi. Evaluasi terhadap 44 responden yang terdiri atas 4 kepala shift dan 40 protokoler memperoleh rata-rata skor 4,62 dengan kategori baik, efektif, dan berdampak positif. Dampak implementasi juga terlihat dari peningkatan kecepatan respons admin hotline dari rata-rata 10 menit menjadi di bawah 3 menit, peningkatan ketepatan jadwal rotasi dan kehadiran petugas dari 87% menjadi 98%, serta peningkatan kepuasan anggota tim terhadap kejelasan peran dari skor 3,2 menjadi 4,6. Aktualisasi ini mendukung layanan keprotokolan yang lebih profesional, responsif, terstruktur, akuntabel, kolaboratif, serta sejalan dengan penerapan Smart ASN dan tata kelola kelembagaan Sekretariat Jenderal DPR RI yang modern.