Dokumen ini merupakan Laporan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan XVI Tahun 2025 yang membahas peningkatan kompetensi Tim Protokol pada kegiatan non formal Pimpinan DPR RI melalui penyusunan panduan teknis dalam bentuk e-book. Permasalahan utama yang diangkat adalah dukungan keprotokolan yang kurang efektif pada kegiatan non formal Pimpinan DPR RI, khususnya acara pernikahan, karena belum tersedianya panduan teknis baku berbasis digital. Dalam pelaksanaan tugas, Tim Protokol masih banyak mengandalkan instruksi lisan, pengalaman individu senior, kebiasaan lapangan, serta koordinasi ad-hoc sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman, kesalahan teknis, ketidakkonsistenan layanan, dan menurunnya profesionalitas pendampingan pimpinan. Berdasarkan data kegiatan Pimpinan DPR RI periode Mei–Juli 2025, terdapat 30 kegiatan non formal, dengan 10 acara pernikahan atau sekitar 33% dari total kegiatan, sehingga acara pernikahan dipilih sebagai fokus penyusunan panduan. Penyusun merancang solusi berupa Panduan Teknis Tim Protokol berbasis digital dalam bentuk e-book yang memuat standar pendampingan Pimpinan DPR RI pada acara pernikahan, tata urutan, tata tempat, tata tempat foto, seragam dan peralatan, contoh rundown acara, checklist pendampingan, serta dokumentasi teknis yang dapat diakses melalui perangkat digital dan QR Code. Pelaksanaan aktualisasi meliputi identifikasi kebutuhan Tim Protokol melalui diskusi dengan mentor, wawancara, observasi, dan pengumpulan masukan; penyusunan draft panduan teknis; finalisasi panduan bersama atasan dan tim; digitalisasi panduan ke format PDF/e-book melalui FlipHTML5; desain layout agar mudah dibaca; distribusi panduan melalui WhatsApp Group; sosialisasi dan simulasi penggunaan panduan; implementasi pada kegiatan pendampingan lapangan; serta evaluasi dan tindak lanjut melalui kuesioner/diskusi. Hasil aktualisasi menunjukkan bahwa panduan teknis digital membantu Tim Protokol bekerja lebih terstandar, seragam, praktis, dan profesional dalam pendampingan Pimpinan DPR RI pada acara pernikahan. Evaluasi terhadap 56 responden menunjukkan mayoritas responden menilai panduan mudah dipahami dan diterapkan, mencakup tahapan penting kegiatan keprotokolan pada acara pernikahan, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, membantu meningkatkan profesionalisme dan koordinasi tim, serta mengurangi potensi kesalahan yang dapat menyebabkan pemborosan sumber daya. Berdasarkan tabel QQTC, sebelum aktualisasi sekitar 58,39% atau 80 dari 137 petugas protokol belum memahami tata pendampingan pimpinan pada acara pernikahan, sedangkan setelah adanya panduan 82,48% atau 113 dari 137 orang sudah memahami tata cara pendampingan. Panduan ini juga menghasilkan satu panduan teknis digital dan membantu menghemat waktu persiapan sekitar 30–45 menit. Aktualisasi ini mendukung peningkatan kompetensi SDM protokol, efisiensi kerja, digitalisasi layanan keprotokolan, penguatan koordinasi internal, peningkatan kualitas pelayanan kepada pimpinan, penerapan nilai BerAKHLAK, Manajemen ASN, Smart ASN, serta SMART Governance di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.