Dokumen ini merupakan Laporan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan XVI Tahun 2025 yang membahas optimalisasi perencanaan pengadaan barang dan jasa menggunakan BUSUR BARJAS (Buku Saku Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa) di Sekretariat Jenderal DPR RI. Permasalahan utama yang diangkat adalah kurang tepatnya proses identifikasi kebutuhan dalam penentuan kuantitas dan kualitas pengadaan barang/jasa, karena Pejabat Pembuat Komitmen di satuan kerja masih sering menggunakan template kebutuhan tahun sebelumnya, belum sepenuhnya menyesuaikan kebutuhan tahun anggaran berjalan, serta masih kurang melakukan konsultasi dengan Bagian Pengadaan Barang/Jasa. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan perencanaan pengadaan tidak akurat, baik dari sisi volume, spesifikasi teknis, waktu, maupun anggaran, sehingga pengadaan yang dihasilkan tidak sesuai dengan tujuan, strategi, dan sasaran organisasi. Penyusun merancang solusi berupa buku saku digital BUSUR BARJAS sebagai acuan praktis bagi Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam memahami tahapan perencanaan pengadaan, identifikasi kebutuhan, penyusunan dokumen perencanaan, formulir identifikasi kebutuhan, kertas kerja perencanaan, serta ketentuan yang sesuai dengan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah. Pelaksanaan aktualisasi meliputi konsultasi dengan mentor dan pejabat fungsional pengadaan, penyebaran kuesioner pemilihan isu kepada staf Bagian Pengadaan Barang/Jasa, studi kepustakaan terkait regulasi dan materi perencanaan pengadaan, penyusunan materi BUSUR BARJAS, pembuatan buku saku dalam bentuk digital/flipbook, pembuatan Linktree dan QR Code, sosialisasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen di beberapa unit kerja, pengisian kuesioner manfaat BUSUR BARJAS, pengolahan data hasil kuesioner, konsultasi hasil sosialisasi dengan mentor, pemaparan hasil aktualisasi, serta penyusunan laporan aktualisasi. Hasil aktualisasi menunjukkan bahwa BUSUR BARJAS membantu mempermudah pelaku pengadaan memahami syarat dan proses perencanaan pengadaan barang/jasa karena disusun dengan bahasa yang mudah dipahami, desain yang mudah dibaca, dilengkapi contoh formulir identifikasi kebutuhan, contoh kertas kerja perencanaan, serta dapat diakses melalui QR Code. Evaluasi manfaat menunjukkan bahwa BUSUR BARJAS dinilai membantu proses perencanaan pengadaan, mempermudah pemahaman materi, dan mendorong pelaku pengadaan untuk menjalankan perencanaan sesuai peraturan yang berlaku. Aktualisasi ini mendukung peningkatan ketepatan identifikasi kebutuhan, efektivitas dan efisiensi pengadaan, akuntabilitas dokumen perencanaan, koordinasi antara PPK dan UKPBJ, transformasi digital layanan pengadaan, penerapan nilai BerAKHLAK, Manajemen ASN, Smart ASN, serta tata kelola pengadaan barang/jasa yang lebih profesional, transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.