IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENINGKATAN PELAYANAN KEAHLIAN BIDANG ANGGARAN

Saefuloh, Asep Ahmad (2017) IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENINGKATAN PELAYANAN KEAHLIAN BIDANG ANGGARAN. Project Report. LEMBAGAADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Jakarta.

[thumbnail of IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENINGKATAN PELAYANAN KEAHLIAN BIDANG ANGGARAN.pdf] Text
IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENINGKATAN PELAYANAN KEAHLIAN BIDANG ANGGARAN.pdf

Download (156MB)

Abstract

Dokumen ini membahas upaya implementasi prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan keahlian di bidang anggaran pada Pusat Kajian Anggaran, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Peningkatan pelayanan keahlian tersebut menjadi penting dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI, khususnya dalam penyediaan analisis dan kajian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif, dan partisipatif, dilakukan berbagai langkah strategis melalui proyek perubahan yang mencakup pembentukan tim implementasi, pengembangan produk dan layanan kajian anggaran, penyusunan sistem manajemen mutu, serta penguatan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan data dan informasi anggaran.
Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan kerja sama dengan lembaga kajian, perguruan tinggi, dan kementerian/lembaga guna memperluas pertukaran data dan informasi serta meningkatkan kualitas analisis kebijakan anggaran. Implementasi program dilaksanakan secara bertahap melalui rencana jangka pendek, menengah, dan panjang yang mencakup pengembangan sistem informasi anggaran, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan jejaring kerja sama kelembagaan.
Hasil dari implementasi prinsip-prinsip good governance tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan keahlian bidang anggaran, memperkuat dukungan analisis bagi alat kelengkapan DPR RI, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan.

Item Type: Monograph (Project Report)
Subjects: 300 – Ilmu Sosial > 350 Administrasi publik dan ilmu militer > 351 Administrasi publik
Divisions: Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif > Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Sosial Kultural
Depositing User: David Maraharja
Date Deposited: 28 Apr 2026 07:04
Last Modified: 28 Apr 2026 07:04
URI: https://repositori.dpr.go.id/id/eprint/692

Actions (login required)

View Item
View Item