Sumber daya mineral dan batubara merupakan potensi besar yang perlu dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, efektif, dan efisien, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas dasar tersebut diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Minerba). Dengan berlakunya UU Minerba, pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan
memiliki acuan yang lebih jelas, lebih lengkap, dan lebih luas jangkauannya, serta dapat memberikan solusi atau langkah terbaik dalam permasalahan yang ada terkait pertambangan mineral dan batubara. Namun demikian, terdapat 1 (satu) kali pengujian konstitusional (judicial review) terhadap Pasal 169A ayat (1) UU 3/2020 dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 64/PUU-XVIII/2020, dan masih ditemukan hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya.