Perbankan merupakan salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyerasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari Trilogi
Pembangunan, sehingga membutuhkan landasan gerak yang sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian baik nasional maupun internasional. Hal tersebut yang
menjadi landasan pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah pada tahun 1998 karena terjadinya perkembangan perekonomian nasional dan era globalisasi yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi. Perubahan terakhir dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait dengan pendirian bank umum untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun sejak awal dibentuknya undang-undang ini, kiranya banyak dinamika dalam perkembangan di sektor jasa perbankan sehingga perlu dilakukan kajian dan evaluasi
pemantauan pelaksanaan undang-undang ini. Oleh karena itu, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana tugas dan fungsinya telah melakukan
pemantauan pelaksanaan dengan menyajikan hasilnya dalam buku kajian dan evaluasi pemantauan
pelaksanaan undang-undang ini guna mendukung fungsi DPR RI dalam melakukan pengawasan atas
pelaksanaan undang-undang.