Dokumen ini membahas evaluasi terhadap pengendalian dan pengawasan aktivitas perkebunan kelapa sawit yang berlangsung tanpa izin di dalam kawasan hutan. Berdasarkan data Ditjen PKTL, Indonesia memiliki 120,261 juta hektar areal hutan, namun sekitar 26,48% di antaranya tidak berhutan. Terdapat ±3,37 juta hektar tutupan kelapa sawit yang berada dalam kawasan hutan, yang sebagian besar belum memiliki izin kehutanan.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan kesempatan bagi pelaku usaha yang telah memiliki izin lokasi dan usaha namun belum memiliki izin kehutanan untuk menyelesaikan perizinan dengan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dalam waktu tiga tahun. Jika tidak dipenuhi, sanksi administratif akan dikenakan.
BPK RI menemukan empat permasalahan utama: (1) ±2,57 juta hektar perkebunan sawit dalam kawasan hutan belum teridentifikasi subyek hukumnya; (2) penambahan ±342.700 hektar perkebunan sawit tanpa izin pada tahun 2020; (3) potensi kerugian negara dari PSDH dan DR sebesar Rp20,2 triliun dan USD6,15 miliar; (4) belum adanya pelibatan satuan kerja daerah dalam inventarisasi kegiatan usaha tanpa izin.
Komisi IV DPR RI merekomendasikan agar KLHK segera mengidentifikasi subyek hukum, menyelesaikan kewajiban PSDH dan DR, serta menyusun roadmap penyelesaian yang terukur sesuai PP No. 24 Tahun 2021.