Laporan Aksi Perubahan ini mengangkat isu peningkatan dukungan perumusan produk hukum secara komprehensif dan terintegrasi melalui e-Legalitas (Aplikasi Pengajuan Pembentukan Produk Legal Terintegrasi). Sebelum adanya e-Legalitas, proses pengajuan, pembahasan, dan evaluasi produk hukum di Sekretariat Jenderal DPR RI dilakukan secara manual dan tidak terintegrasi, sehingga sulit untuk melakukan pelacakan dokumen serta monitoring tahapan pembentukan produk hukum. Melalui aksi perubahan ini, penulis bersama tim efektif mengembangkan sistem digital berbasis web yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi internal DPR RI seperti Portal Pegawai, SIAP, dan JDIH. Proses implementasi meliputi pembentukan tim efektif, penyusunan proses bisnis dan SOP, penyusunan pedoman identifikasi dan analisis usulan peraturan Sekjen, pembangunan dan penetapan aplikasi e-Legalitas, hingga sosialisasi dan survei kepuasan pengguna. Hasilnya menunjukkan peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pembentukan produk hukum, sekaligus memperkuat koordinasi antarunit kerja. e-Legalitas menjadi inovasi digital yang memperkuat e-government di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI serta mendukung nilai ASN BerAKHLAK (Akuntabel, Kompeten, Kolaboratif, dan Adaptif).