Laporan aktualisasi ini membahas peningkatan dukungan pengawasan DPR RI melalui penyajian data materi Undang-Undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi secara terintegrasi. Sebelumnya, informasi mengenai pasal-pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi belum terdokumentasi dan terdistribusi secara sistematis, sehingga menyulitkan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI. Melalui kegiatan ini, penulis merancang sistem integrasi data dengan menghubungkan database Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dengan aplikasi JDIH DPR RI dan SITERANG, serta menambahkan fitur anotasi digital dan mekanisme WhatsApp blast untuk penyampaian hasil kepada stakeholder legislatif. Proses pelaksanaan mencakup survei kebutuhan pengguna, penyusunan TOR pengembangan sistem, koordinasi lintas unit (Pusat Teknologi Informasi dan Biro Hukum), serta uji coba dan sosialisasi fitur integrasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan efisiensi dalam penyajian data, akurasi pemantauan peraturan, serta keterpaduan informasi antara produk hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi. Inovasi ini mencerminkan penerapan nilai ASN BerAKHLAK (Akuntabel, Kompeten, Adaptif, Kolaboratif) dan mendukung penguatan fungsi pengawasan DPR RI yang berbasis data digital.