Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/Puu-Xvii/2019 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI (2019) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/Puu-Xvii/2019 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Project Report. Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta.

[thumbnail of Info JR_Putusan MK No 56 Th 2019_tgl 11 Des 2019.pdf]

Text
Info JR_Putusan MK No 56 Th 2019_tgl 11 Des 2019.pdf - Published Version
Download (508kB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi pada 11 Desember 2019 telah mengucapkan putusan dalam Perkara Nomor 56/PUU-XVII/2019 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sidang tersebut, DPR RI diwakili oleh pejabat dan pegawai Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Item Type:	Monograph (Project Report)
Subjects:	300 – Ilmu Sosial > 320 Ilmu politik > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan)
Divisions:	Badan Keahlian > Bagian Administrasi Badan Keahlian
Depositing User:	Yat Afiatna Sisyadi
Date Deposited:	30 Jun 2026 00:56
Last Modified:	30 Jun 2026 00:56
URI:	https://repositori.dpr.go.id/id/eprint/1154

Actions (login required)

: View Item