Items where Subject is "320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan)"
- Klasifikasi Desimal Dewey Edisi 23 (Bahasa Indonesia) (1026)
- 300 – Ilmu Sosial (866)
- 320 Ilmu politik (305)
- 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan) (43)
- 320 Ilmu politik (305)
- 300 – Ilmu Sosial (866)
A
Alawiyah, Faridah, Prayitno, Ujianto Singgih, Astri, Herlina, Wahyuni, Dinar, Winurini, Sulis and Andina, Elga (2013) Kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Technical Report. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, Jakarta.
Ardiani, Alya Salsabila (2021) Optimalisasi Hasil Penelitian Bidang Politik Dalam Negeri Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dengan Memanfaatkan Infografis. Project Report. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta.
Assegaf, Nurhayati Ali and Batubara, Juliari P. Rekomendasi Panitia Kerja Masyarakat Ekonomi Aseab (MEA). Working Paper. Badan Kerja Sama Antar Parlemen, Jakarta.
B
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI (2017) Mengenal Postur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dalam APBN. Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta.
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI (2018) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/Puu-Xvi/2018 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1984. Technical Report. Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta.
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI (2018) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/Puu-Xv/2017 Perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran. Technical Report. Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta.
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI (2020) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/Puu-Xviii/2020 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Project Report. Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta.
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI (2018) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/Puu-Xvi/2018 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. Project Report. Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta.
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI (2018) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/Puu-Xvi/2018 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Project Report. Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta.
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI (2020) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Project Report. Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta.
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI (2019) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-Xvii/2019 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Project Report. Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta.
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI (2018) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Project Report. Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta.
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI (2018) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/Puu-Xvi/2018 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Project Report. Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta.
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI (2018) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/Puu-Xvi/2018 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Project Report. Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta.
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI (2018) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/Puu-Xvi/2018 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Technical Report. Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta.
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI (2019) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/Puu-Xvii/2019 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Project Report. Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta.
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI (2018) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/Puu-Xv/2017 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Technical Report. Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta.
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI (2019) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/Puu-Xvii/2019 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Project Report. Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta.
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI (2018) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/Puu-Xv/2017 Dan 66/Puu-Xv/2017 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Technical Report. Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta.
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI (2018) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/Puu-Xv/2017 Dan 66/Puu-Xv/2017 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Technical Report. Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta.
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI (2018) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/Puu-Xv/2017 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Technical Report. Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta.
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI (2018) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/Puu-Xv/2017 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Technical Report. Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta.
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI (2018) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/Puu-Xv/2017 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Technical Report. Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta.
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI (2019) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/Puu-Xvi/2018 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Technical Report. Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta.
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI (2018) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-Xv/2017 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Technical Report. Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta.
Bako, Ronny Sautma Hotma, Harefa, Mandala, Qodriyatun, Sri Nurhayati, Prayudi, Prayudi and Suhartono, Suhartono (2007) Prospek dan Tantangan Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan lnformasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta. ISBN 978-979-9052-42-1
D
DPR RI, BKSAP Selayang Pandang : Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. BKSAP DPR RI.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) (2014) Millennium Development Goals Agenda Pembangunan Pasca-2015 Dan Peran Parlemen. Dewan Perwakilan Rakyat, jakarta.
F
Firdausy, Carunia Mulya Hamid (2011) Kebijakan Strategis Bidang Pendidikan Tinggi, Transfer Dana, Perminyakan, dan Pembangunan Pangan, dalam Menghadapi Globalisasi. 1 ed. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data clan lnformasi (P3DI), Jakarta. ISBN 978-602-8722-30-8
H
haqiki, muhammad (2018) Laporan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan 1 Tahun 2018 Mengoptimalkan Penggunaan Dan Penataan Bahan Dikjartih Dengan Menggunakan Google Platform. Technical Report. Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta.
I
Iskandar, Indra (2022) Generasi Sadar Privasi, Dataku Tanggung Jawab Ku. Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta.
P
Pahlevi, Indra, Budiadji, Rahmad, Prayudi, Prayudi, Solechah, Siti Nur, Budiman, Ahmad and Gayatri, Gati (2001) Peran Politik DPR RI pada Era Reformasi. Pusat Pengkajian dan Pelayanan lnformasi Setjen DPR RI, Jakarta. ISBN 979-9052-11-4
Pahlevi, Indra, Prayudi, Prayudi, Katharina, Riris and Sendhikasari, Dewi (2015) Pemilu Serentak dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan lnformasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta.
Prayudi, Prayudi, Ardipandanto, Aryojati, Budiman, Ahmad and Solechah, Siti Nur (2012) Dinamika Politik Pemekaran Daerah. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Jakarta. ISBN 9789799052698
R
Rochmansyah, Rudi (2014) Mewujudkan Tertib Administrasi Hukum Dalam Pembentukan Produk Hukum Melalul Pembenahan Ketataiaksanaan Biro Hukum Dan Pemantauan Peiaksanaan Undang-Undang Yang Profesional Dan Akuntabel. Technical Report. Dewan Perwakilan Rakyat, jakarta.
S
Saefuloh, Asep Ahmad (2018) Bunga rampai isu-isu pelaksanaan program pemerintah 2018. Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, Jakarta. ISBN 9786025056369
Sekretariat Jenderal DPR RI, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi (2003) Beberapa Aspek Reformasi. Sekretariat Jenderal DPR RI. ISBN 9799052262
sulistyajati, agraha dwita (2018) Laporan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan 1 Tahun 2018 Menerapkan Mekanisme Pengukuran Dan Pencatatan Kepuasan Dalam Kunjungan Masyarakat. Technical Report. Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta.
syukrie, erna sofwan (1994) Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kebelumdewasaan Dan Perwalian. Working Paper. Dewan Perwakilan Rakyat, jakarta.
W
Widjaja, Djustiawan, Dwikirana, Sekar Aditya, Lestari, Ayu Setya and Mu'min D., Muhammad Ikhlasul (2022) Hambatan Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG). Accountability Brief.
Widjaja, Djustiawan, Fadli, Slamet Dhul, Syahbana, Agam Noor and Prasetiya, Lalan (2022) Menakar Pelaksanaan Sistem Proporsional Terbuka dalam Pemilu Serentak Tahun 2024. Accountability Brief.
Widjaya, Djustiawan, Fadli, Slamet Dhul, Syahbana, Agam Noor and Prasetiya, Lalan (2022) Tantangan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 Pada Tiga Daerah Otonom Baru (DOB) Papua. Accountability Brief.
Up a level