Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki kewenangan membentuk produk hukum guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi konstitusional DPR RI. Namun, pembentukan produk hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI saat ini belum terlaksana secara terencana, terkoordinasi, dan terintegrasi akibat keterbatasan kewenangan serta belum adanya pedoman yang baku. Kondisi tersebut berdampak pada belum terpenuhinya standar dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan tata kelola melalui penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang serta penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang pedoman pembentukan produk hukum. Upaya ini bertujuan mewujudkan administrasi hukum yang tertib, profesional, dan akuntabel sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik.