Desentralisasi kesehatan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menangani permasalahan kesehatan secara lebih dekat dengan masyarakat. Namun, dalam konteks jaminan kesehatan, penerapan sistem terpusat melalui single payer system dinilai lebih efektif karena memungkinkan pembagian risiko secara nasional sesuai prinsip law of large numbers. Pengintegrasian jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertujuan menyamakan standar pelayanan, meningkatkan mutu fasilitas dan sumber daya kesehatan, serta memperluas akses layanan di seluruh wilayah Indonesia. Keberhasilan integrasi ini memerlukan dukungan kesiapan sumber daya manusia, sarana prasarana, pendanaan bersama pusat dan daerah, serta manajemen kesehatan yang memadai.