Buku ini merupakan hasil kajian mendalam terhadap dua undang-undang penting, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rumah Susun), yang telah mengalami pengujian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi implikasi hukum dari putusan MK terhadap pasal-pasal tertentu dalam kedua undang-undang tersebut.
Putusan MK Nomor 77/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa frasa “dapat diangkat kembali” dalam Pasal 33 UU KIP inkonstitusional bersyarat, dan harus dimaknai sebagai “dipilih kembali melalui proses seleksi” sesuai dengan Pasal 30 dan 32 UU KIP. Sementara itu, Putusan MK Nomor 21/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa frasa “Pasal 59 ayat (2)” dalam Pasal 75 ayat (1) UU Rumah Susun juga inkonstitusional bersyarat, dan harus dimaknai bahwa “masa transisi” tidak diartikan sebagai satu tahun tanpa dikaitkan dengan belum terjualnya seluruh satuan rumah susun.
Analisis dalam buku ini menunjukkan bahwa ketidakcermatan dalam perumusan norma hukum telah menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum yang berdampak pada pelaksanaan hak-hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, buku ini merekomendasikan agar DPR RI sebagai pembentuk undang-undang segera menindaklanjuti putusan MK tersebut melalui revisi terhadap UU KIP dan UU Rumah Susun, baik dalam daftar kumulatif terbuka maupun Prolegnas prioritas tahunan.