Administrasi kependudukan merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 mengatur sistem administrasi kependudukan nasional berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi dan akurat. Kajian ini menganalisis efektivitas penyelenggaraan administrasi dan pemanfaatan data kependudukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta mengidentifikasi tantangan dan rekomendasi perbaikannya.
Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur dan sistem informasi seperti SIAK telah diterapkan secara luas, masih terdapat berbagai kendala signifikan. Permasalahan utama meliputi: ketidaksinkronan regulasi antar level pemerintahan, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi (perangkat keras rusak atau tidak digunakan), serta belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna. Selain itu, masih banyak daerah yang belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) atau kebijakan teknis yang selaras dengan regulasi nasional.
Permasalahan integrasi data antar lembaga dan antara pusat-daerah juga menjadi hambatan utama dalam mewujudkan satu data kependudukan nasional. Hal ini berdampak pada efisiensi program-program strategis seperti pemilu, penyaluran bantuan sosial, dan perencanaan pembangunan. Pemeriksaan oleh BPK RI juga mengungkapkan kelemahan dalam tata kelola teknologi informasi, keamanan data, dan prosedur pemanfaatan data yang belum sepenuhnya sesuai standar.
Sebagai rekomendasi, pemerintah perlu mempercepat harmonisasi regulasi, memperkuat infrastruktur dan kapasitas SDM, serta memastikan interoperabilitas sistem antar instansi. Penguatan tata kelola data dan pengawasan terhadap pemanfaatan data kependudukan juga menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan akuntabilitas pembangunan berbasis data.