Dokumen ini merupakan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan yang dilakukan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Pemantauan bertujuan untuk menilai kesesuaian norma hukum, efektivitas kebijakan fiskal, serta implementasi mekanisme transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dalam mendukung desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Data dihimpun melalui wawancara, diskusi daring, dan korespondensi dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, pemerintah daerah (DIY, Jawa Barat, NTB, dan lainnya), serta akademisi dan lembaga swadaya masyarakat. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa UU Perimbangan Keuangan belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi kesenjangan fiskal antarwilayah maupun meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
Beberapa rekomendasi strategis yang dihasilkan mencakup: Harmonisasi dan revisi UU Perimbangan Keuangan agar selaras dengan perkembangan regulasi fiskal nasional; Reformulasi formula DAU dan DAK berbasis kinerja dan kebutuhan daerah (performance- and region-based); Penguatan kewenangan daerah dalam menggali PAD dan mengelola DBH SDA secara transparan; Optimalisasi mekanisme pengawasan dan pelaporan keuangan daerah melalui sistem digital terintegrasi; serta Penyusunan peraturan pelaksana (Peraturan Pemerintah) yang memperjelas implementasi pasal-pasal multitafsir. Secara keseluruhan, hasil pemantauan menyimpulkan bahwa meskipun UU Perimbangan Keuangan telah berperan penting dalam mendukung otonomi daerah, diperlukan pembaruan regulasi dan tata kelola fiskal yang lebih adil, transparan, dan adaptif untuk mencapai pemerataan pembangunan dan penguatan kemandirian keuangan daerah di Indonesia.