Dokumen ini merupakan anotasi resmi terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur sistem perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah di Indonesia. Undang-undang ini menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan otonomi daerah, dengan tujuan menciptakan pembagian keuangan yang adil, proporsional, dan transparan berdasarkan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dokumen ini disusun oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif. Anotasi ini mencakup: Penjelasan prinsip-prinsip kebijakan perimbangan keuangan; Sumber pendanaan dan penerimaan daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan pinjaman daerah; Rincian pembagian Dana Bagi Hasil dari pajak dan sumber daya alam; Ketentuan mengenai Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK); Mekanisme pengelolaan keuangan daerah, dana dekonsentrasi, dan dana tugas pembantuan; Sistem informasi keuangan daerah dan ketentuan peralihan; Daftar peraturan pelaksana yang mendukung implementasi UU ini. Dokumen ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif kepada anggota DPR RI dan masyarakat mengenai struktur dan mekanisme keuangan antar-pemerintahan, serta mendukung penyusunan Program Legislasi Nasional.