Dokumen ini membahas efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia di tengah bonus demografi dan tantangan global. Pemerintah telah menetapkan pendidikan vokasi sebagai proyek strategis nasional dalam RPJMN 2020–2024, dengan fokus pada link and match antara dunia pendidikan dan industri.
Namun, hasil pemeriksaan BPK RI menunjukkan berbagai permasalahan signifikan. Di Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker), mutu dosen belum memenuhi standar nasional, sarana praktik kerja belum memadai, dan belum tersedia Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) internal. Di Balai Latihan Kerja (BLK), revitalisasi sarana pelatihan belum optimal, distribusi instruktur tidak sesuai kebutuhan kejuruan, dan banyak instruktur belum tersertifikasi atau tidak mengikuti pelatihan berkala.
Selain itu, strategi penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan belum disusun secara sistematis, serta pemantauan alumni tidak didukung data mutakhir. Hanya sekitar 30% peserta pelatihan yang mengikuti uji kompetensi resmi. Untuk itu, dokumen ini merekomendasikan pembaruan standar sarana pelatihan, pemetaan kejuruan instruktur, peningkatan kompetensi, dan penataan strategi penempatan lulusan agar pendidikan vokasi benar-benar mampu mencetak SDM unggul dan adaptif.