Dokumen ini mengkaji inklusivitas program penyediaan air minum dan sanitasi oleh Kementerian PUPR dalam mendukung target SDGs dan RPJMN 2020–2024, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan anak-anak. Program seperti Pamsimas, Sanimas, Sandes, dan SPAM Perdesaan telah dijalankan, namun hasil audit BPK RI menunjukkan bahwa pelaksanaan belum sepenuhnya inklusif.
Permasalahan utama meliputi ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, minimnya keterlibatan kelompok rentan dalam perencanaan, serta desain sarana yang belum ramah disabilitas. Fasilitas yang dibangun sering kali tidak memiliki aksesibilitas yang memadai seperti ramp, railing, atau ruang gerak yang sesuai. Selain itu, pemantauan pasca konstruksi dan keberlanjutan fungsi infrastruktur masih lemah, dengan banyak unit tidak berfungsi optimal.
Dokumen ini merekomendasikan penyusunan peta jalan dan kebijakan inklusif, peningkatan pemahaman pelaksana program terhadap prinsip inklusif, revisi pedoman teknis, serta verifikasi ketat terhadap penetapan penerima manfaat. Tujuannya adalah memastikan bahwa pembangunan air minum dan sanitasi benar-benar menjangkau semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.