Dokumen ini membahas dampak dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 terhadap kekosongan kepemimpinan di daerah. Dengan tidak adanya revisi terhadap Undang-Undang Pemilu dan Pilkada, maka pelaksanaan Pilkada tetap dijadwalkan pada November 2024, menyebabkan kekosongan jabatan kepala daerah di 272 wilayah yang masa jabatannya berakhir pada 2022–2023.
Kekosongan ini berpotensi menimbulkan gangguan terhadap jalannya pemerintahan daerah, karena pejabat sementara yang ditunjuk tidak memiliki kewenangan strategis dan rentan terhadap politisasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip netralitas ASN sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 dan UU No. 30 Tahun 2014.
Dokumen ini merekomendasikan beberapa solusi, antara lain: memperpanjang masa jabatan kepala daerah melalui penerbitan PERPPU, menetapkan pejabat sementara yang profesional dan bebas dari politik praktis, serta memperkuat regulasi dan pengawasan oleh Kemendagri dan DPR RI untuk memastikan akuntabilitas dan stabilitas pemerintahan daerah selama masa transisi.