Dokumen ini membahas tantangan penerapan pendekatan Justice Collaboration dalam penanganan tindak pidana narkoba di Indonesia. Justice Collaboration merupakan strategi hukum yang melibatkan saksi pelaku untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap jaringan kejahatan narkotika. Meskipun telah diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 dan SE MA No. 4 Tahun 2012, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala.
Permasalahan utama meliputi ketidakpastian hukum terkait pemberian keringanan pidana bagi saksi pelaku, ketakutan psikologis untuk bersaksi, serta lemahnya koordinasi antar lembaga seperti LPSK, BNN, dan aparat penegak hukum. Selain itu, Justice Collaborator belum sepenuhnya diintegrasikan dalam sistem peradilan pidana nasional (KUHAP), sehingga perlindungan dan insentif hukum bagi saksi pelaku belum optimal.
Dokumen ini juga menyoroti aspek anggaran dan efektivitas kelembagaan, di mana meskipun realisasi anggaran BNN dan LPSK tinggi, masih terdapat ketidakoptimalan dalam pengelolaan aset dan perlindungan saksi. Untuk itu, direkomendasikan adanya penguatan koordinasi antar lembaga, jaminan perlindungan hukum dan psikologis bagi saksi pelaku, serta integrasi Justice Collaboration dalam sistem hukum nasional sebagai bagian dari strategi memutus rantai peredaran narkoba.