Dokumen ini mengkaji urgensi penanganan kejahatan siber di Indonesia secara menyeluruh dan lintas sektor. Meningkatnya jumlah pengguna internet dan digitalisasi aktivitas masyarakat telah memperbesar risiko kejahatan siber, seperti phishing, ransomware, pencurian data, dan judi online. Indonesia mencatat lebih dari 717 juta anomali trafik siber pada 2022, namun literasi digital masyarakat masih tergolong sedang, dengan skor indeks keamanan digital terendah di antara pilar literasi lainnya.
Secara kelembagaan, penanganan kejahatan siber masih bersifat sektoral dan reaktif, dengan regulasi yang belum memadai. UU ITE belum sepenuhnya mengakomodasi definisi dan penanganan kejahatan siber secara komprehensif. Koordinasi antar lembaga seperti Polri, BSSN, Kominfo, dan PPATK belum optimal, dan program literasi digital belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Dokumen ini merekomendasikan penguatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan literasi digital melalui sosialisasi dan edukasi, serta pembentukan regulasi baru yang lebih komprehensif untuk menangani kejahatan siber. Komisi III DPR RI diharapkan mendorong sinergi antar lembaga dan penguatan kebijakan berbasis ancaman digital nasional.