Buku ini merupakan hasil kajian terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (KY), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Kajian difokuskan pada efektivitas tiga peraturan pelaksana utama: Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), Tata Cara Pemeriksaan Bersama antara KY dan Mahkamah Agung (MA), serta Tata Cara Pemilihan Pimpinan KY.
Melalui pendekatan yuridis empiris dan metode IRAC, buku ini mengungkap bahwa implementasi peraturan pelaksana tersebut belum optimal. Terdapat disharmoni antara KY dan MA dalam hal pengawasan hakim, multitafsir terhadap batasan teknis yudisial dan perilaku hakim, serta kelemahan dalam pengaturan masa jabatan pimpinan KY yang tidak sesuai dengan delegasi kewenangan dalam UU KY.
Kajian ini juga menyoroti perlunya revisi terhadap peraturan pelaksana agar memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, khususnya asas kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan. Rekomendasi utama meliputi pembentukan sistem laporan masyarakat yang terintegrasi antara KY dan MA, penegasan masa jabatan pimpinan KY dalam UU, serta penguatan kewenangan KY dalam pengawasan hakim agar tidak hanya bersifat rekomendatif.
Buku ini diharapkan menjadi masukan penting bagi DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penyusunan naskah akademik untuk revisi UU KY, serta mendukung penguatan kelembagaan Komisi Yudisial dalam menjaga integritas dan independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia.