Dokumen ini mengkaji secara mendalam fenomena dan tantangan penegakan hukum terhadap jejaring judi online di Indonesia. Judi online berkembang pesat seiring meningkatnya penetrasi internet dan rendahnya literasi digital masyarakat. Dengan sifatnya yang tertutup dan lintas negara, judi online melibatkan berbagai aktor seperti bandar, admin situs, endorser, dan backing institusional. PPATK mencatat transaksi judi online mencapai Rp155 triliun pada 2022, dengan aliran dana ke berbagai negara termasuk kawasan tax haven.
Penegakan hukum menghadapi kendala internal seperti keterbatasan SDM, dualisme regulasi antara KUHP dan UU ITE, serta keterbatasan yurisdiksi. Kendala eksternal meliputi rendahnya kontrol sosial, identitas pelaku yang tidak jelas, dan lokasi server di luar negeri. Meski Kominfo telah memblokir ratusan ribu konten judi online dan Polri telah menangkap ribuan pelaku, efektivitas penindakan masih terbatas.
Dokumen ini merekomendasikan penguatan regulasi, kolaborasi lintas lembaga, dan pendekatan hukum yang lebih adaptif terhadap kejahatan digital. UU ITE dan KUHP perlu digunakan secara komplementer untuk menjerat pelaku, termasuk endorser dan pembuat situs. Kerja sama internasional juga diperlukan untuk menindak pelaku lintas batas dan memutus jejaring keuangan perjudian online.