Dokumen ini mengkaji urgensi peningkatan dukungan anggaran terhadap keamanan siber nasional Indonesia. Di tengah meningkatnya ancaman siber global seperti ransomware, malware, phishing, dan social engineering, Indonesia mencatat lebih dari 690 juta serangan siber dan jutaan serangan malware. Kasus kebocoran data oleh hacker Bjorka terhadap instansi pemerintah dan tokoh nasional menunjukkan lemahnya sistem pertahanan siber negara.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai lembaga utama keamanan siber mengalami tren penurunan anggaran, terutama pada program vital seperti Proteksi Keamanan dan Informasi Pemerintah. Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa alokasi anggaran Indonesia jauh tertinggal. Padahal, ancaman siber bersifat lintas negara dan berdampak langsung pada kedaulatan digital dan keamanan nasional.
Dokumen ini merekomendasikan agar DPR RI mendorong peningkatan anggaran untuk program keamanan siber, meminta BPK RI melakukan audit kinerja tematik, dan mendorong BSSN untuk menyusun roadmap penguatan keamanan siber nasional serta memperluas kerja sama lintas instansi.