Dokumen ini mengkaji permasalahan koordinasi lintas kementerian dalam pelaksanaan program Food Estate sebagai Proyek Strategis Nasional 2020–2024. Program ini bertujuan meningkatkan cadangan pangan nasional melalui pengembangan kawasan pertanian skala besar di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Namun, hasil audit BPK RI menunjukkan adanya tumpang tindih pembangunan antara Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR yang berdampak pada tidak optimalnya produksi dan pemborosan anggaran negara.
Di Humbang Hasundutan, pembangunan jalan oleh PUPR memotong jalur irigasi yang telah dibangun oleh Kementan, menyebabkan lahan demfarm tidak berfungsi optimal. Di Kapuas, Kalimantan Tengah, pembangunan pintu air dan saluran irigasi oleh PUPR menyebabkan genangan air yang merusak tanaman padi unggul, serta akses jalan usaha tani yang terputus di 181 titik. Kondisi ini menghambat petani dalam mengelola lahannya dan menurunkan produktivitas.
Dokumen ini merekomendasikan agar Kementan dan PUPR menyusun desain pembangunan kawasan secara terpadu dan adaptif terhadap kondisi lingkungan, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan efektivitas program Food Estate.