Dokumen ini membahas strategi peningkatan mutu SDM kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan vokasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan. Di tengah bonus demografi, Indonesia menghadapi tantangan rendahnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Pendidikan vokasi berbasis kerja sama industri (IDUKA) menjadi salah satu proyek prioritas nasional untuk menjawab kebutuhan SDM yang kompeten dan adaptif.
Namun, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan vokasi oleh Kemenkes belum optimal. Permasalahan mencakup kurikulum yang belum diperbarui, minimnya penerapan teaching factory (TEFA), praktik kerja lapangan yang tidak sesuai standar, keterbatasan sarana prasarana, serta belum maksimalnya peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Akibatnya, lulusan Poltekkes Kemenkes belum sepenuhnya memenuhi standar kompetensi IDUKA.
Dokumen ini merekomendasikan agar Kemenkes menyusun kebijakan terpadu untuk pemutakhiran kurikulum, penerapan TEFA, pemetaan kebutuhan pelatihan dosen, dan standar sarpras pendidikan vokasi kesehatan. Komisi IX DPR RI diharapkan mengawal implementasi rekomendasi BPK untuk memastikan mutu pendidikan vokasi kesehatan yang relevan dan berdaya saing.