Track Access Charge (TAC) merupakan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian yang wajib dibayarkan oleh operator sarana kepada pemerintah sebagai regulator, dan menjadi salah satu sumber utama Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor perkeretaapian. Sejak diberlakukan melalui PM No. 62 Tahun 2013 dan diperbarui melalui berbagai regulasi hingga PP No. 15 Tahun 2016, formula TAC di Indonesia menggunakan pendekatan full costing dengan rumus TAC = 0,75 × IMO (Infrastructure Maintenance and Operation). Meskipun menyumbang rata-rata 84,5% dari total PNBP Ditjen Perkeretaapian, implementasi TAC masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kekurangan penerimaan, penatausahaan yang belum memadai, dan ketidaksesuaian antara regulasi teknis dan praktik pelaporan.
Dokumen ini mengulas secara mendalam dinamika kebijakan TAC, termasuk konsekuensi fiskal dari penggunaan faktor prioritas (Fp) sebesar 0,75, yang menyebabkan selisih antara biaya IMO dan penerimaan TAC. Ketergantungan pada nilai IMO dan keterlambatan pencairan dana juga berdampak pada arus kas PT. KAI (Persero) sebagai operator utama. Temuan audit BPK RI dari 2017 hingga 2020 menunjukkan kekurangan penerimaan PNBP TAC akibat biaya perawatan di luar kontrak IMO yang tidak diperhitungkan, serta perhitungan penyusutan yang tidak mencerminkan kondisi riil. Selain itu, kelemahan dalam verifikasi internal dan belum sinkronnya regulasi teknis memperburuk akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan TAC.
Sebagai pembanding, dokumen ini menyajikan praktik internasional di negara-negara Eropa, dengan dua pendekatan utama: metode full costing (digunakan di Jerman, Hungaria, dan Italia) dan metode marginal cost plus markup (digunakan di Britania Raya dan Swedia). Benchmarking ini menunjukkan bahwa sistem TAC yang adil, transparan, dan efisien memerlukan dukungan kebijakan fiskal yang kuat, struktur tarif yang adaptif terhadap jenis layanan dan lalu lintas, serta insentif untuk efisiensi operator. Studi ini merekomendasikan perbaikan formula TAC yang lebih mencerminkan kondisi aktual, peningkatan koordinasi antarunit di Ditjen Perkeretaapian, serta evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas metode full costing dalam konteks multi-operator di Indonesia.