Buku ini merupakan hasil kajian akademik yang mendalam terhadap pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus di Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001. Disusun oleh para peneliti hukum dari Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, buku ini mengupas aspek yuridis, ekonomi, dan politik dari kebijakan tersebut, dengan fokus utama pada perlindungan hak-hak masyarakat adat Papua, pengadaan tanah untuk investasi, serta penyertaan modal pemerintah daerah dalam badan usaha milik negara dan swasta.
Kajian ini terbagi dalam tiga bagian utama. Bagian pertama membahas bentuk-bentuk proteksi terhadap orang asli Papua dalam bidang ekonomi dan sumber daya alam, termasuk pemberdayaan ekonomi, perlindungan kekayaan intelektual, dan pengelolaan hutan adat. Bagian kedua mengulas tantangan pengadaan tanah untuk investasi, terutama terkait dengan hak ulayat masyarakat adat dan minimnya regulasi lokal yang mengakomodasi kekhususan Papua. Bagian ketiga menyoroti politik hukum penyertaan modal pemerintah daerah, yang belum memiliki dasar hukum yang memadai karena belum terbentuknya Peraturan Daerah Khusus (Perdasi) sebagaimana diamanatkan oleh UU Otonomi Khusus.
Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi lapangan, buku ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Otonomi Khusus Papua belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Papua. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi daerah yang lebih responsif terhadap kekhususan Papua, peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal, serta penguatan kelembagaan untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.