Program Pamsimas merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi di wilayah perdesaan dan peri-urban melalui pendekatan padat karya berbasis masyarakat. Skema pembiayaan program ini mengharuskan adanya komitmen sharing dana dari APBN, APBD, APBDes, dan kontribusi masyarakat. Namun, hasil pemeriksaan BPK RI menunjukkan bahwa hingga 2021, realisasi dana sharing dari pemerintah daerah dan desa belum sepenuhnya terpenuhi. Akibatnya, ratusan desa gagal memperoleh layanan air minum dan pencapaian target sambungan rumah (SR) menjadi tidak optimal. Permasalahan ini diperparah oleh refocussing anggaran selama pandemi, meskipun sebagian besar ketidaktercapaian terjadi sebelum Covid-19.
Selain dampak langsung terhadap masyarakat, lemahnya realisasi komitmen sharing dana juga menunjukkan kurangnya pengawasan dan evaluasi dari Kementerian PUPR. Monitoring terhadap pelaksanaan sharing dana belum dilakukan secara sistematis, dan belum ada mekanisme insentif-disinsentif bagi daerah yang tidak memenuhi komitmen. Dokumen ini merekomendasikan agar Komisi V DPR RI mendorong Kementerian PUPR untuk memperkuat koordinasi, menetapkan sistem grading fiskal daerah, serta menyusun kebijakan pengendalian dan evaluasi berkala agar program Pamsimas dapat berjalan akuntabel dan berkelanjutan.