Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menata ulang kebijakan subsidi LPG tabung 3 kg agar lebih tepat sasaran. Sejak program konversi minyak tanah ke LPG dimulai pada 2007, konsumsi LPG bersubsidi terus meningkat, sementara kapasitas produksi dalam negeri belum mampu mengimbangi lonjakan permintaan, sehingga ketergantungan pada impor semakin tinggi dan membebani APBN. Subsidi berbasis komoditas terbukti tidak efektif karena dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu, memunculkan inclusion error, dan menimbulkan distorsi harga di tingkat pengecer. Pemerintah merespons dengan merancang transformasi subsidi berbasis perorangan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis penyaluran.
Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai kendala, mulai dari ketidaktepatan data penerima, lemahnya pengawasan distribusi, hingga belum optimalnya sistem informasi dan zonasi distribusi. Kajian dari BPK, KPK, dan Kemenkeu menunjukkan perlunya reformasi menyeluruh, termasuk penguatan basis data, penegasan kriteria penerima, dan pengalihan subsidi ke bentuk bantuan langsung. Transformasi ini diharapkan dapat mengurangi beban fiskal, meningkatkan efisiensi subsidi, dan memperkuat perlindungan sosial, meskipun tetap perlu mitigasi terhadap potensi exclusion error dan dampak inflasi jangka pendek