Program pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia saat ini menggunakan skema manfaat pasti (defined benefit) dengan pembiayaan pay-as-you-go (PAYG), di mana seluruh pembayaran manfaat pensiun dibebankan kepada APBN. Skema ini dinilai tidak berkelanjutan karena nilai manfaat tetap, jumlah pensiunan terus meningkat, dan iuran peserta yang rendah. Laporan BPK RI dan data LKPP menunjukkan bahwa belanja pensiun menjadi salah satu komponen terbesar dalam belanja pegawai pemerintah pusat. Selain itu, efektivitas program pensiun dinilai belum optimal dalam menjamin kesinambungan penghasilan hari tua, dengan replacement ratio yang masih di bawah standar ILO.
Dokumen ini mengkaji urgensi reformasi program pensiun PNS dari berbagai aspek: kebijakan, anggaran, administrasi, dan pengelolaan dana. Reformasi diperlukan untuk memperbaiki kesejahteraan pensiunan, mengurangi beban fiskal jangka panjang, dan menjaga konsistensi manajemen ASN. Tantangan utama meliputi belum terbitnya regulasi turunan UU ASN, keterlambatan penyetoran iuran oleh Pemda, belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian, serta kinerja investasi dana pensiun yang belum optimal. Kajian ini juga menyajikan praktik internasional dan rekomendasi kebijakan sebagai rujukan bagi Komisi II, VI, dan XI DPR RI dalam mendukung reformasi pensiun yang berkelanjutan dan adil.