Dokumen ini mengevaluasi efektivitas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pelayanan registrasi uji tipe kendaraan bermotor (SUT dan SRUT) oleh Kementerian Perhubungan. PNBP dari SRUT merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar Ditjen Perhubungan Darat, mencapai lebih dari Rp1,2 triliun pada 2019. Meskipun implementasi aplikasi E-SRUT telah meningkatkan efisiensi dan transparansi, audit BPK menemukan sejumlah kelemahan, termasuk belum optimalnya sistem pengendalian, ketidakterpaduan data antar instansi, dan belum adanya unit kerja khusus untuk pengelolaan PNBP.
Permasalahan lainnya mencakup belum adanya petunjuk teknis pelaporan produksi kendaraan oleh APM/Karoseri, belum optimalnya integrasi data dengan Polri, serta kelemahan dalam sistem akuntansi dan pencatatan piutang. Dokumen ini merekomendasikan agar Komisi V DPR RI mendorong Kemenhub memperkuat aspek pengawasan, pelayanan, dan akurasi pencatatan. Langkah-langkah seperti pembentukan unit kerja khusus, penyusunan regulasi teknis, dan integrasi sistem informasi lintas lembaga menjadi kunci untuk meningkatkan akuntabilitas dan optimalisasi penerimaan negara dari sektor transportasi darat.