Badan Keahlian DPR RI merupakan unit pendukung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 untuk memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Organisasi ini terdiri dari beberapa pusat, yaitu Pusat Perancangan Undang-Undang, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Pusat Kajian Anggaran, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, serta Pusat Penelitian. Setiap pusat memiliki tugas pokok yang berfokus pada analisis, kajian, dan penyusunan rekomendasi berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan DPR RI.

Visi Badan Keahlian DPR RI adalah mewujudkan lembaga yang profesional dan akuntabel dalam memberikan dukungan keahlian, sedangkan misinya mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas analisis, serta pengelolaan pengetahuan berbasis sistem informasi. Produk yang dihasilkan meliputi kajian akademik, analisis anggaran, evaluasi pelaksanaan undang-undang, serta informasi terkait pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Badan Keahlian juga menerapkan sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001:2015 untuk menjamin kualitas layanan. Dengan struktur organisasi yang terintegrasi, Badan Keahlian DPR RI berperan strategis dalam mendukung DPR RI menjalankan fungsi konstitusional secara efektif dan transparan.