Dokumen ini menyajikan anotasi komprehensif terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai bagian dari tugas Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Setjen dan BK DPR RI, dalam mendukung fungsi pengawasan DPR. Isi dokumen merangkum pasal-pasal dalam UU SPPA yang telah dibatalkan, dinyatakan inkonstitusional, atau dinyatakan konstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, lengkap dengan pertimbangan hukum MK dalam lampiran. Dokumen juga menghimpun struktur lengkap UU SPPA mulai dari ketentuan umum, prosedur diversi, acara peradilan pidana anak, kewenangan petugas kemasyarakatan, ketentuan pidana dan tindakan, hingga mekanisme pembinaan, pelayanan, koordinasi, sanksi administratif, dan ketentuan peralihan. Selain itu, dimuat daftar peraturan pelaksana yang telah dan belum diterbitkan untuk menjalankan amanat berbagai pasal dalam UU SPPA. Tujuan utama penyusunan anotasi ini adalah menyediakan informasi terstruktur bagi anggota DPR RI dalam penyusunan Prolegnas serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perkembangan konstitusionalitas UU SPPA, khususnya terkait perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, dokumen ini berfungsi sebagai referensi hukum yang memperlihatkan implementasi pengawasan DPR terhadap undang-undang melalui inventarisasi putusan Mahkamah Konstitusi.