Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pelaksanaan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pada Aktivitas Pertambangan di Kawasan Hutan

Helmizar, Helmizar, Nababan, Yunita Romauli and Sari, Tri Purwita (2022) Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pelaksanaan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pada Aktivitas Pertambangan di Kawasan Hutan. Accountability Brief.

[thumbnail of Pengawasan dan pengendalian terhadap Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pada Aktivitas Pertambangan di Kawasan Hutan.pdf]
Preview
Text
Pengawasan dan pengendalian terhadap Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pada Aktivitas Pertambangan di Kawasan Hutan.pdf - Published Version

Download (985kB) | Preview
Official URL: https://pa3kn.dpr.go.id/

Abstract

Dokumen ini mengkaji pelaksanaan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dalam aktivitas pertambangan di Indonesia, yang merupakan instrumen legal untuk penggunaan kawasan hutan oleh sektor non-kehutanan. Berdasarkan data KLHK dan temuan BPK RI, kontribusi PNBP dari IPPKH sangat signifikan terhadap pendapatan kehutanan, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Kajian ini menyoroti tren peningkatan luas IPPKH yang disetujui, serta perlunya koordinasi lintas kementerian untuk memastikan kewajiban reklamasi, reboisasi, dan serah terima lahan pasca-IPPKH dijalankan sesuai ketentuan.
Temuan audit menunjukkan adanya pelanggaran serius, termasuk aktivitas pertambangan tanpa IPPKH, piutang macet PNBP PKH, dan ketidaksesuaian antara izin dan luas bukaan aktual. Selain itu, Ombudsman RI mengidentifikasi kelemahan tata kelola seperti keterlambatan pencatatan, minimnya sosialisasi kebijakan, dan belum optimalnya sistem OSS. Dokumen ini merekomendasikan agar Komisi IV DPR RI mendorong KLHK melakukan inventarisasi, evaluasi menyeluruh, dan sinkronisasi regulasi untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas penggunaan kawasan hutan oleh sektor pertambangan.

Item Type: Article
Subjects: 300 – Ilmu Sosial > 330 Ekonomi > 333 Ekonomi tanah dan energi
300 – Ilmu Sosial > 350 Administrasi publik dan ilmu militer > 351 Administrasi publik
300 – Ilmu Sosial > 360 Permasalahan dan kesejahteraan sosial > 363 Masalah dan layanan, kesejahteraan sosial lainnya
600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 620 Ilmu teknik dan ilmu yang berkaitan > 622 Teknik tambang dan teknik pertambangan
Divisions: Badan Keahlian > Pusat Analisis Anggaran Dan Akuntabilitas Keuangan Negara
Deputi Bidang Persidangan > Biro Persidangan I > Bagian Sekretariat Komisi IV
Depositing User: Ikhsan Dwitama Putera
Date Deposited: 03 Dec 2025 08:29
Last Modified: 03 Dec 2025 08:29
URI: https://repositori.dpr.go.id/id/eprint/282

Actions (login required)

View Item
View Item