Menjaga Kehormatan Lembaga Perwakilan membahas secara komprehensif landasan, prinsip, tantangan, dan mekanisme penegakan etika di lembaga perwakilan Indonesia, khususnya DPR dan DPRD. Buku ini menguraikan kerangka hukum yang mendasari etika parlemen, termasuk TAP MPR No. VI/2001, UU MD3, Peraturan DPR tentang Tata Tertib, Kode Etik DPR (Peraturan DPR No. 1 Tahun 2015), serta Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pembahasan menekankan peran strategis MKD sebagai lembaga yang bertugas menjaga kehormatan, martabat, citra, dan integritas DPR melalui penegakan kode etik yang mengatur perilaku anggota dalam menjalankan tugas publik. Dokumen ini juga memaparkan perbandingan dengan praktik etika di negara lain seperti Inggris dan Filipina, serta mengulas perkembangan konsep etika modern, mulai dari etika normatif, etika terapan, hingga etika profesi. Selain kerangka normatif, buku ini mengidentifikasi berbagai dilema dalam penegakan kode etik, termasuk tumpang tindih regulasi antara MKD dan Badan Kehormatan (BK), rendahnya kepercayaan publik, minimnya transparansi, serta tekanan politik. Dokumen menegaskan pentingnya sistem penegakan etika yang independen, transparan, profesional, dan partisipatif, termasuk pelibatan unsur masyarakat dalam proses MKD untuk mencegah konflik kepentingan. Bahwa kehormatan lembaga perwakilan berkaitan langsung dengan kualitas perilaku anggotanya; oleh karena itu, penegakan kode etik merupakan langkah penting untuk menjaga legitimasi lembaga perwakilan, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkokoh demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.