Buku ini disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagai bentuk dukungan keahlian kepada Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI. Kajian ini memaparkan hasil audit BPK terhadap penyaluran pupuk bersubsidi oleh lima anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) — yaitu PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, dan PT Petrokimia Gresik. Analisis difokuskan pada kewajaran perhitungan harga pokok penjualan (HPP) dan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi sesuai peraturan Kementerian Pertanian. Hasil kajian menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian dalam pengelolaan subsidi, seperti kelebihan atau kekurangan pembayaran, inefisiensi biaya produksi, serta kelemahan pengawasan distribusi pupuk di lapangan. Kajian ini memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan BUMN sektor pupuk untuk memperkuat tata kelola subsidi, transparansi keuangan, dan efektivitas pengawasan penyaluran pupuk bagi petani.